Mediasi Elektronik merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Mediasi Elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di Pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses Mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.

1. Sukarela; Mediasi Elektronik wajib berdasarkan kehendak bersama para pihak secara sukarela.
2. Rahasia; Para pihak, Mediator, dan pihak lain yang terkait dengan proses mediasi wajib merahasiakan segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan serta pengiriman dan penyimpanan dokumen elektronik yang terkait dengan Mediasi Elektronik.
3. Efektif; Mengutamakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung Mediasi Elektronik yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
4. Aman; Untuk menjamin keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan terhadap sumber daya teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan Mediasi Elektronik.
5. Terjangkau.

1. Para pihak dan Mediator wajib mengikuti Mediasi Elektronik di dalam ruang tertutup dan bukan tempat umum.
2. Para pihak wajib menjaga ketenangan dan kenyamanan ruang untuk melakukan mediasi.
3. Para pihak wajib menggunakan pakaian yang sopan selama pertemuan Mediasi Elektronik.
4. Para pihak wajib meminta izin kepada pihak lain dan Mediator jika ingin meninggalkan pertemuan dengan menyebutkan alasannya.
5. Mediator dan para pihak harus menjaga kerahasiaan terhadap hal yang terjadi termasuk dokumen yang dibagikan dalam pertemuan Mediasi Elektronik.
6. Mediator dan para pihak dilarang melakukan pengambilan foto dan perekaman secara audio atau audio visual selama pertemuan Mediasi Elektronik.

1. Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak menempuh mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan mendorong para pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik.
3. Dalam perkara yang pemeriksaannya dilakukan secara manual, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak dan/atau kuasanya, sebelum menunda proses persidangan untuk mewajibkan para pihak menempuh mediasi, Hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada para pihak mengenai Mediasi Elektronik.
4. Penjelasan sebagaimana dimaksud meliputi manfaat, tata cara, dan konsekuensi biaya penggunaan fasilitas elektronik yang diperlukan.
5. Mediasi Elektronik dapat dilaksanakan setelah para pihak dan/atau kuasanya memberikan persetujuan.
6. Dalam hal salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan Mediasi Elektronik, mediasi dilakukan secara manual.
7. Untuk penunjukan mediator, para pihak tetap memilih Mediator yang tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan.
8. Dalam hal para pihak memilih menggunakan Mediator nonhakim, biaya Mediasi Elektronik diserahkan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan dengan Mediator.