Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013
- Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2012 Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
- PP No 61 TH 2010 tentang pelaksanaan undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No 026/KMA/SK/II/2012
- SK_KMA_1_144_TAHUN_2011
B. PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI
- Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No 071/KMA/SK/V/2018 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim
- Undang – Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No 008-A/SEK/SK/I/2012 Tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Republik |Indonesia No 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Ada Dibawahnya
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Republic Indonesia No 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 1994 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 5 Tahun 1976 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri No 070/KMA/SK/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Dibawahnya.
- Undang – Undanga Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil NegaraUndang – Undanga Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
C. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 11/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 37/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 50/PMK.05/2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 52/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.05/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil. Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republic Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pension Atau Tunjangan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 54/PMK.05/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 57/PMK.06/2018 Tentang Perubahan Ataas Peraturan Menteri Keuangan No 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 108/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 11/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 111/PMK.01/2018 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 142/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 94/PMK.02/2017 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkungan Kementrian Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 186/PMK.05/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan no 163/PMK.05/2013 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 379/PB/2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 494/PB/2017 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 531/PB/2018 Tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No Per 13/PB/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007 Tentang System Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 237/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah
- Surat Edaran No SE 14/PB/2012 Tentang Mekanisme Pencarian Dana Non-Belanja PegawaiSurat Edaran No SE 14/PB/2012 Tentang Mekanisme Pencarian Dana Non-Belanja Pegawai
D. PEDOMAN LAINNYA
- Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republic Indonesia No Kma/080/Sk/Viii/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Lembaga Peradilan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
- Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan AgamaUndang-Undang Republik Indonesia No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
