Pedoman Pengelolaan Administrasi
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- Peraturan Menpan RB No.20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
- SK KMA tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
- Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
- Pedoman PTSP Peradilan Agama
Pedoman Pengelolaan Organisasi
- Perpres No.13 Tahun 2005 tentang Sekretariat MA
- Perpres No.14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA
- UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- PERMA tentang organisasi dan tata kerja peradilan
Pedoman Pelayanan Perkara
- Standar pelayanan peradilan
- SOP penyelesaian perkara
- Pengelolaan perkara melalui SIPP
- Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
- Pelaksanaan e-Court
Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi
- Standar pelayanan berbasis IT
- Keterbukaan informasi publik
- Penggunaan aplikasi peradilan (SIPP, e-Court)
- Keamanan data dan informasi
Pedoman Pengelolaan Pelaporan
- Pelaporan kinerja instansi pemerintah
- Laporan keuangan dan akuntabilitas
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Evaluasi dan monitoring kinerja
Pedoman Pengelolaan Keuangan Perkara
- Pengelolaan biaya perkara
- PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
- Laporan keuangan perkara
- Pengembalian sisa panjar biaya perkara