Prosedur Berperkara

Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Banyumas

AC-Duplikat-Salput

SYARAT PENGAMBILAN AKTA CERAI

1.

Kuitansi Pengambilan Sisa Panjar/Tambah Sisa Panjar (bagi Penggugat/Pemohon)

2.

Surat Panggilan Sidang (bagi Tergugat/Termohon)

3.

Fotokopi KTP bagi Tergugat/Termohon yang tidak ikut sidang dikarenakan pergi dari kediaman dan tidak tahu digugat cerai (ghaib/rapak)

 


 

 

SYARAT PEMBUATAN DUPLIKAT AKTA CERAI

1.

Surat Keterangan Belum Pernah Menikah lagi dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat

2.

Bukti laporan kehilangan dari kepolisian

3.

Surat keterangan dari pemerintah desa setemapat / sesuai KTP, yang menerangkan bahwa : "Pemohon (nama yang bersangkutan) sejak bercerai pada tanggal ... bulan ... tahun ... samapai dengan saat ini belum perah menikah lagi"

4.

Foto copy KTP Pemohon

5.

Foto copy akta cerai (jika permohonan duplikat disebabkan karena rusak)

 


 

 

SYARAT PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN

1.

Kuitansi Pengambilan Sisa Panjar/Tambah Sisa Panjar


 

 

 

Syarat Berperkara

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN PERKARA

 

CERAI GUGAT/TALAK

1.

Surat Gugatan/Permohonan* pengajuan perceraian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas (dipersilahkan untuk membuat sendiri atau melalui biro jasa). Surat Gugatan/Permohonan dibuat 5 rangkap.

2

Softcopy surat gugatan/permohonan dalam bentuk CD, dimasukkan dalam cover/plastik/amplop.

3.

Buku Nikah Asli/Duplikat Surat Nikah Asli

4.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat/Pemohon (bermaterai 6000, cap pos).

5.

Foto copy buku  nikah/Duplikat (bermaterai 6000, cap pos).

6.

Surat Izin Perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

7.

Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa, isinya akan mengurus cerai.

8.

Membayar Panjar Biaya Perkara

nb: Cerai Gugat adalah Perceraian yang diajukan atau didaftarkan oleh pihak Isteri. Pihak yang mengajukan disebut Penggugat sementara lawan disebut sebagai Tergugat. Surat pengajuan cerai ini bernama Surat Gugatan dan contoh bisa di-download di sini. Cerai Talak adalah perceraian yang diajukan/didaftarkan oleh pihak Suami. Pihak yang mengajukan disebut Pemohon sementara lawan disebut sebagai Termohon. Surat pengajuan cerai untuk Cerai Talak bernama Surat Permohonan Talak dan contohnya bisa di-download di sini.


 

HARTA WARIS

1.

Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas (dipersilahkan untuk membuat sendiri atau melalui biro jasa). Surat Gugatan dibuat rangkap 5.

2

Softcopy surat permohonan dalam bentuk CD, dimasukkan dalam cover/plastik/amplop.

3.

Silsilah keluarga yang disyahkan oleh Kepala Desa

4.

Surat keterangan/ pengatar dai Kepala Desa (bermaterai 6000, cap pos)

5.

Foto copy KTP Para pihak (bermaterai 6000, cap pos)

6.

Foto copy sertifikat hak milik (bermaterai 6000, cap pos)

7.

Foto copy bukti kepemilikan lainnya (kalau ada), seperti: buku tabungan, akata notaris, dll (bermaterai 6000, cap pos)

8.

Foto copy akta/ surat kematian pemilik barang yang diwarisi (bermaterai 6000, cap pos)

9.

Foto copy akta / surat kelahiran para pewaris (bermaterai 6000, cap pos)

10.

Membayar Panjar Biaya Perkara

 


DISPENSASI KAWIN

1.

Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas (dipersilahkan untuk membuat sendiri atau melalui biro jasa). Surat Permohonan dibuat rangkap 5.

2.

Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).

3.

Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

4.

Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Kawin

5.

Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).

6.

Membayar Panjar Biaya Perkara


 

HARTA GONO-GINI

1.

Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas (dipersilahkan untuk membuat sendiri atau melalui biro jasa). Surat Permohonan dibuat rangkap 5.

2

Softcopy surat permohonan dalam bentuk CD, dimasukkan dalam cover/plastik/amplop.

3.

Surat keterangan/ pengatar dari Kepala Desa (bermaterai 6000, cap pos)

4.

Foto copy KTP Penggugat (bermaterai 6000, cap pos)

5.

Foto copy Akta Cerai (bermaterai 6000, cap pos)

6.

Foto copy bukti tertulis/barang yang dimaksud seperti: sertifikat hak milik, stnk/bpkb, nota pembelian/kwitansi (bermaterai 6000, cap pos)

7.

Membayar Panjar Biaya Perkara


 

IZIN POLIGAMI

1.

Surat pernyataan rela dimadu dari isteri (bermaterai 6000)

2.

Surat pernyataan berlaku adil dari suami (bermaterai 6000)

3.

Foto copy surat nikah (bermaterai 6000, cap pos)

4.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk suami, isteri, calon isteri (masing-masing bermaterai 6000, cap pos)

5.

Daftar harta gono-gini dengan isteri I, dan seterusnya, dan diketahui Kepala Desa.

6.

Surat keterangan penghasilan suami dan diketahui Kepala Desa.

7.

Foto copy Akta Surat Kematian suami/Akta Cerai (jika janda) (bermaterai 6000, cap pos)

8.

Surat pengantar desa setempat, isinya akan mengurus Ijin Poligami

9.

Surat Permohonan akan Poligami yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas (dipersilahkan untuk membuat sendiri atau melalui biro jasa). Surat Permohonan dibuat rangkap 5.

10.

Softcopy surat permohonan dalam bentuk CD, dimasukkan dalam cover/plastik/amplop.

11.

Membayar Panjar Biaya Perkara


 

PENGESAHAN NIKAH (ITSBAT NIKAH)

1.

Surat Permohonan akan Itsbat Nikah yang ditujukan kepada Ketua  Pengadilan Agama Banyumas (dipersilahkan untuk membuat sendiri atau melalui biro jasa). Surat Permohonan dibuat rangkap 5.

2

Softcopy surat permohonan dalam bentuk CD, dimasukkan dalam cover/plastik/amplop.

3.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk KTP Pemohon (bermaterai 6000, cap pos)

4.

Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah.

5.

Foto copy Surat Kematian suami/isteri Pemohon yang meninggal.

6.

Foto copy Surat kematian suami/istri yang dimohonkan Itsbat.

7.

Surat pengantar dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus Istbat Nikah.

7.

Membayar Panjar Biaya Perkara


 

PENGANGKATAN ANAK

1.

Surat Permohonan akan Pengangkatan Anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas (dipersilahkan untuk membuat sendiri atau melalui biro jasa). Surat Permohonan dibuat rangkap 5.

2.

Softcopy surat permohonan dalam bentuk CD, dimasukkan dalam cover/plastik/amplop.

3.

Surat keterangan dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus Pengangkatan Anak.

4.

Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kepada Pemohon.

5.

Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial.

6.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua anak (masing-masing bermaterai 6000, cap pos)

7.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II (masing-masing bermaterai 6000, cap pos)

8.

Foto copy Surat Nikah orang tua anak (bermaterai 6000, cap pos)

9.

Foto copy Surat Nikah Pemohon I dan Pemohon II (bermaterai 6000, cap pos)

10.

Foto copy Surat Kelahiran/Akta Kelahiran anak (bermaterai 6000, cap pos)

11.

SK. Pekerjaan dan penghasilan Pemohon diketahui oleh Kepala Desa (Diketahui atasan bagi PNS).

12.

Membayar Panjar Biaya Perkara


 

WARIS ORANG HILANG (MAFQUD)

1.

Surat Permohonan akan Mafqud yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas (dipersilahkan untuk membuat sendiri atau melalui biro jasa). Surat Permohonan dibuat rangkap 5.

2

Softcopy surat permohonan dalam bentuk CD, dimasukkan dalam cover/plastik/amplop.

3.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bermaterai 6000, cap pos)

4.

Silsilah yang diketahui oleh lurah desa.

5.

Foto copy kematian dari ahli waris

6.

Surat keterangan/pengantar dari Kelurahan/Desa mengenai kepergian orang yang dimohonkan mafqud

7.

Membayar Panjar Biaya Perkara

 


 

WALI ADHOL

1.

Surat Permohonan akan wali adhol yang ditujukan kepada Ketua  Pengadilan Agama Banyumas (dipersilahkan untuk membuat sendiri atau melalui biro jasa). Surat Permohonan dibuat rangkap 5.

2.

Softcopy surat permohonan dalam bentuk CD, dimasukkan dalam cover/plastik/amplop.

3.

Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa

4.

Foto copy KTP (bermaterai 6000, cap pos)

5.

Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama

6.

Membayar Panjar Biaya Perkara


 

PEMBATALAN NIKAH

1.

Surat Permohonan akan pembatalan nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas (dipersilahkan untuk membuat sendiri atau melalui biro jasa). Surat Permohonan dibuat rangkap 5.

2.

Softcopy surat permohonan dalam bentuk CD, dimasukkan dalam cover/plastik/amplop.

3.

Surat keterangan/pengatar Kepala Desa

4.

Foto copy KTP Pemohon, Termohon I dan II (masing-masing bermaterai 6000, cap pos)

5.

Foto copy akta nikah/ duplikat (bermaterai 6000, cap pos)

6.

Foto copy akta nikah yang mau dibatalkan (bermaterai 6000, cap pos)

7.

Membayar Panjar Biaya Perkara


 

DUPLIKAT AKTA CERAI

1.

Surat Keterangan dari KUA yang menyatakan pemegang Akta Cerai sampai saat ini belum pernah menikah lagi dan atau terdaftar pernah melaksanakan pernikahan

2.

Bukti laporan kehilangan dari kepolisian

3.

Surat keterangan dari pemerintah desa setemapat / sesuai KTP, yang menerangkan bahwa : "Pemohon (nama yang bersangkutan) sejak bercerai pada tanggal ... bulan ... tahun ... samapai dengan saat ini belum perah menikah lagi"

4.

Foto copy KTP Pemohon

5.

Foto copy akta cerai (jika permohonan duplikat disebabkan karena rusak)

 

Prosedur Mediasi

Prosedur Bermediasi

 

PRA MEDIASI

1.

Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

2.

Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja.

3.

Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa.

4.

Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.

5.

Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

 

PROSES MEDIASI

1.

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing – masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.

2.

Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.

3.

Mediator wajib memperseiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.

4.

Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”.

5.

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut – turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut

 

MEDIASI MENCAPAI KESEPAKATAN

1.

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.

2.

Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.

3.

Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.

4.

Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.

5.

Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai

 

MEDIASI TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN

1.

Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim

2.

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.

3.

Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

 

TEMPAT PENYELENGGARAAN MEDIASI

1

Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan.

2

Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.

 

PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

1.

Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.

2.

Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.

3.

Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.

4.

Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian.

5.

Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali dalam waktu selambat – lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.

 

Sumber: Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2008