Monday, October 15, 2018

Fasilitas Utama

  

 

 

Info Grafik

Rapat Koordinasi Pelaksanaan SIPP

Menindaklanjuti program Mahkamah Agung untuk menerapkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada seluruh lingkungan peradilan, Pengadilan Agama Banyumas secara bertahap menerapkan SIPP mulai Mei 2016. Hanya saja penerapan itu masih sangat sporadis karena masih mengandalkan admin dalam penginputan perkara sejak pendaftaran sampai minutasi. Untuk itulah Koordinator Pengadilan Agama Karesidenan Banyumas yang terdiri dari Pengadilan Agama Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap rutin melaksanakan rapat koordinasi yang diikuti dari level pimpinan sampai level pelaksana.

Di Pengadilan Agama Banyumas sendiri, sosialisasi sudah beberapa kali dilaksanakan terutama untuk mengenalkan apa itu SIPP dan apa yang harus dilakukan oleh para petugas maupun pegawai terkait dengan tupoksinya masing-masing. Terkait dengan hal tersebut Jumat (23/09/2016) di Pengadilan Agama Banyumas kembali dilaksanakan rapat koordinasi untuk memastikan SIPP sudah berjalan sebagaimana seharusnya.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Banyumas, Drs. H. Masfuri didampingi oleh Panitera, Supardi SH. Dalam pengantarnya Ketua meminta Ari Budi Arto, S.Kom selaku Admin SIPP untuk menjelaskan sejelas-jelasnya bagaimana kondisi SIPP Pengadilan Agama Banyumas, ada kendala apa dalam penerapan dan bagaimana solusi yang mungkin bisa ditawarkan.

Dalam paparannya Ari menjelaskan bahwa kondisi SIPP Pengadilan Agama Banyumas saat ini penanganan perkara putus sebesar 59,60% sementara penanganan minutasi sebesar 56,84%. Persentase tersebut didapat dari pemutusan perkara maupun dan dibandingkan atau dibagi dengan sisa perkara tahun lalu ditambah perkara diterima tahun ini.

“Kondisi ini masih jauh dari kondisi ideal karena kalau kita baca pada LIPA-8 Bulan Agustus saja tingkat penyelesaian perkara mencapai 72%. Persentase pada SIPP harusnya juga pada kisaran angka tersebut karena tampilan persentase SIPP ini adalah visualisasi real time penanganan perkara di Pengadilan Agama Banyumas” ujar Ari.

“Kenapa ada perbedaan jumlah yang sangat signifikan karena banyak sekali perkara pada SIPP yang statusnya masih Sidang Pertama, padahal bisa jadi pada kenyataannya sudah putus bahkan sudah minutasi. Artinya alur laju perkara di SIPP berhenti setelah Penetapan Hari Sidang Pertama. Tundaan Sidang, Pemutusan dan Minutasi tidak diinput oleh petugas terkait sehingga oleh sistem banyak perkara yang dianggap masih menggantung. Ada kurang lebih 1000 perkara yang harus diselesaikan” tambah Ari lagi.

Setelah pemaparan selama kurang lebih satu jam dan diskusi dengan para peserta rapat diambil keputusan oleh Ketua bahwa selambatnya mulai 1 Oktober 2016 dengan mulai tanggal 26 September 2016 sampai 30 September 2016 untuk:

  1. Panitera Pengganti harus rutin memasukkan tanggal tundaan sidang hari itu juga setelah sidang ditunda.
  2. Majelis Hakim melalui Ketua, Anggota ataupun Panitera Penggantinya untuk memasukkan amar putusan hari itu juga setelah perkara diputus.
  3. Petugas minutasi segera memasukkan tanggal minutasi maksimal 14 hari sejak putus dengan tetap berkoordinasi dengan Panitera Pengganti perkara tersebut agar data tetap valid.
  4. Petugas pendaftaran agar segera memasukkan data pendaftaran hari itu juga setelah para pihak mendaftarkan perkaranya.
  5. Admin agar mengontrol laju perkara sesuai dengan kondisi laporan perkara, rutin melaksanakan sinkronisasi ke Mahkamah Agung dan siap membantu mengajari para pegawai apabila kesulitan menggunakan SIPP.
  6. Dibentuk Tim Khusus untuk menangani penginputan perkara yang sudah lampau agar kondisi persentase sama dengan persentase pada laporan perkara LIPA-8