Saturday, August 18, 2018

Prosedur Pengaduan

PEDOMAN PENGADUAN MASYARAKAT

 

Tata Cara

Demi terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan,  Pengadilan Agama Banyumas menyadari bahwa dalam upaya pelayanan terhadap masyarakat publik,  masih terdapat hal-hal yang harus dibenahi dan ditingkatkan sehingga belum dapat memenuhi kehendak masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang optimal. Apabila hal ini terjadi, tentu saja bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu  kami persilahkan menyampaikan keluhan yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Banyumas  dan Pengadilan Agama Banyumas akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.


Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Banyumas

A. Secara Lisan 

1. Melalui telepon (0281) 796019,  pada saat jam kerja;

2. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Banyumas  Jl. Raya Kaliori No. 58 Banyumas.

B. Secara Tertulis

1.   Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Banyumas, dengan cara diantar langsung, dikirim  melalui facsimile, atau melalui pos ke alamat kantor di Jl. Raya Kaliori Nomor 58 Banyumas.

2.     Melalui e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3.    Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

 

Penerimaan pengaduan

1.   Pengadilan Agama Bnayumas akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.

2.   Pengadilan Agama Banyumas akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.

3.    Pengadilan Agama Banyumas akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.

4.    Pengadilan Agama Banyumas hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

 

Materi

Para pencari keadilan berhak untuk mengadukan dugaan pelanggaran dan pelayanan terhadap para pihak yang dilakukan oleh hakim dan pegawai Pengadilan Agama Banyumas dengan materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. 

Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim

2.

Penyalahgunaan wewenang atau jabatan

3.

Pelanggaran sumpah jabatan

4.

Pelanggaran terhadap peraturan PNS atau peraturan disiplin militer

5.

Perbuatan tercela yaitu berupa perbuatan amoral,asusila atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat

6.

Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman

7.

Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif

8.

Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum

 

Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

1.

Memeriksa pengaduan, meliputi : ·Indentitas pengadu,··Relevansi kepentingan pengadu, ·Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya,··Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.

2.

Memeriksa pihak-pihak yang terkait. Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.

3.

Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi :··Identitas,··Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat,··Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.

4.

Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.

5.

Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopinya dan dilegalisir.

6.

Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).

7. 

Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).


Jangka Waktu

Berdasarkan SK KMA No 026 Tahun 2012,  poin-poin berkaitan dengan waktu penyelesaian pengaduan sebagai berikut :

Pengadilan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan perkara yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.

Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.

Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.

Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling larnbat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan

Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.

Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut.

Setiap Penyelenggara Pelayanan Pengadilan wajib mengumumkan Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi: jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.

 

 

A. Secara lisan