Prosedur Pengaduan

Prosedur Pengaduan di Pengadilan Agama Banyumas

Pedoman Pengaduan

PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM DAN PEGAWAI

 

Para pencari keadilan berhak untuk mengadukan dugaan pelanggaran dan pelayanan terhadap para pihak yang dilakukan oleh hakim dan pegawai Pengadilan Agama Banyumas dengan berdasarkan pada pedoman-pedoman berikut:

 I. MATERI PENGADUAN

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim
  2. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan
  3. Pelanggaran sumpah jabatan
  4. Pelanggaran terhadap peraturan PNS atau peraturan disiplin militer
  5. Perbuatan tercela yaitu berupa perbuatan amoral,asusila atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat
  6. Pelanggran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman
  7. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif
  8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum

II. HAK-HAK PELAPOR, TERLAPOR DAN INSTITUSI PEMERIKSA

A. Hak Pelapor

  1. Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas
  2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan
  4. Mendapatkan perlakukan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan

B. Hak Terlapor

  1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain
  2. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya

C. Hak Institusi Pemeriksa

  1. Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor dan pihak-pihak lain selain kepda Pejabat yang berwenang mengambil keputusan
  2. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penganganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui

III. TAHAPAN PEMERIKSAAN ATAS PENGADUAN

  1. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :
  2.  Memeriksa pengaduan, meliputi :  Indentitas pengadu,  Relevansi kepentingan pengadu,  Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya,  Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.
  3.  Memeriksa pihak-pihak yang terkait. Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.
  4.  Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi :  Identitas,  Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat,  Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.
  5.  Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.
  6.  Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopinya dan dilegalisir.
  7.  Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).
  8.  Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).

Hak Pencari Keadilan

Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan

 

Hak dalam Persidangan

1

Berhak memperoleh bantuan hukum

2

Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum.

3

Berhak segera diadili oleh Pengadilan.

4

Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.

5

Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.

6

Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.

7

Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.

8

Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.

9

Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

10

Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.

11

Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya· dalam hal terdakwa ditahan.

12

Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.

13

Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.

14

Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.

15

Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.

16

Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.

17

Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.

18

Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.

19

Berhak segera menerima atau menolak putusan.

20

Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.

21

Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.

22

Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.

23

Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.·(Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 uu no.8 tahun 1981 tentang KUHAP)

 

Sumber: Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007

 

 

 

Hak Berperkara Cuma-cuma (Prodeo)

Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan:

a.  

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara dengan disertakan pengesahan dari Kecamatan setempat, serta

b.

Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

 

Pihak Penggugat / Pemohon  yang hendak mengajukan perkara dengan prodeo, maka  harus mengajukan permohonan perkara prodeo kepada Majelis Hakim dengan ketentuan:

1.    

Permohonan perkara secara prodeo ditulis menjadi satu dalam surat gugatan/permohonan

2.

Dalam permohonan tersebut disebutkan alasan-alasan untuk berperkara secara prodeo

3.

Dalam petitum mencantumkan:

- Memberi izin kepada Penggugat/Pemohon untuik berperkara secara cuma-cuma

- Membebaskan Penggugat/Pemohon dari segala biaya perkara ;

 

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama

1.   

Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.

2.

Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.

3.

Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.

4.

Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.

5.

Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

 

Sumber: Surat Edaran MA Nomor 10 tahun 2010 lampiran B Bab IV

 

Prosedur Pengaduan

PEDOMAN PENGADUAN MASYARAKAT

 

Tata Cara

Demi terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan,  Pengadilan Agama Banyumas menyadari bahwa dalam upaya pelayanan terhadap masyarakat publik,  masih terdapat hal-hal yang harus dibenahi dan ditingkatkan sehingga belum dapat memenuhi kehendak masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang optimal. Apabila hal ini terjadi, tentu saja bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu  kami persilahkan menyampaikan keluhan yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Banyumas  dan Pengadilan Agama Banyumas akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.


Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Banyumas

A. Secara Lisan 

1. Melalui telepon (0281) 796019,  pada saat jam kerja;

2. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Banyumas  Jl. Raya Kaliori No. 58 Banyumas.

B. Secara Tertulis

1.   Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Banyumas, dengan cara diantar langsung, dikirim  melalui facsimile, atau melalui pos ke alamat kantor di Jl. Raya Kaliori Nomor 58 Banyumas.

2.     Melalui e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3.    Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

 

Penerimaan pengaduan

1.   Pengadilan Agama Bnayumas akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.

2.   Pengadilan Agama Banyumas akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.

3.    Pengadilan Agama Banyumas akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.

4.    Pengadilan Agama Banyumas hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

 

Materi

Para pencari keadilan berhak untuk mengadukan dugaan pelanggaran dan pelayanan terhadap para pihak yang dilakukan oleh hakim dan pegawai Pengadilan Agama Banyumas dengan materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. 

Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim

2.

Penyalahgunaan wewenang atau jabatan

3.

Pelanggaran sumpah jabatan

4.

Pelanggaran terhadap peraturan PNS atau peraturan disiplin militer

5.

Perbuatan tercela yaitu berupa perbuatan amoral,asusila atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat

6.

Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman

7.

Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif

8.

Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum

 

Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

1.

Memeriksa pengaduan, meliputi : ·Indentitas pengadu,··Relevansi kepentingan pengadu, ·Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya,··Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.

2.

Memeriksa pihak-pihak yang terkait. Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.

3.

Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi :··Identitas,··Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat,··Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.

4.

Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.

5.

Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopinya dan dilegalisir.

6.

Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).

7. 

Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).


Jangka Waktu

Berdasarkan SK KMA No 026 Tahun 2012,  poin-poin berkaitan dengan waktu penyelesaian pengaduan sebagai berikut :

Pengadilan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan perkara yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.

Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.

Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.

Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling larnbat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan

Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.

Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut.

Setiap Penyelenggara Pelayanan Pengadilan wajib mengumumkan Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi: jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.

 

 

A. Secara lisan